Donald Trump Tidak Jadi Dimakzulkan, Kabar Baik atau Kabar Buruk?

Beberapa waktu lalu pasar sempat dihebohkan oleh berita bahwa Senat Amerika Serikat memakzulkan Presiden AS – Donald Trump, yang membuka peluang Donald Trump untuk lengser dari kursi presiden di AS. Meski sebelumnya pemakzulan ini telah disetujui oleh DPR AS, Trump tidak jadi dimakzulkan dan tetap menjabat sebagai Presiden AS karena bantuan dari “kolega” Trump, Partai Republik yang menguasai Senat AS. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan dimakzulkan dan apa dampaknya terhadap pemerintahan dan perekonomian?

Dimakzulkan, apa maksudnya?

Pemakzulan yang dialami Trump oleh House of  Representatives (HOR) atau DPR AS, karena adanya dua dakwaan terhadap Trump, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS. Sebelum membahas ke arah sana, apa sebenarnya pemakzulan itu?

Berdasarkan KBBI, makzul adalah berhenti memegang jabatan atau turun takhta. Sedangkan kata “pemakzulan” atau impeachmeng dalam bahasa Inggris, adalah proses, cara, perbuatan memakzulkan. Artinya, Presiden Donald Trump akan diturunkan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Perlu Anda garis bawahi di sini apabila seseorang dimakzulkan, bukan berarti saat itu juga orang tersebut langsung diturunkan dari jabatannya. Memang, kebijakan dimakzulkan ini berbeda-beda tiap negara. Di Amerika Serikat, apabila seorang Presiden dimakzulkan, ada beberapa langkah dan tahapan yang harus dilalui sebelum orang tersebut benar-benar diturunkan dari jabatannya.

Setelah resmi dimakzulkan, orang tersebut akan dibawa ke Senat AS untuk disidangkan dan dibutuhkan setidaknya dua pertiga suara dukungan di Senat AS yang setuju untuk “menerapkan” pemakzulan tadi. Nah, dalam kasus Donald Trump sebelumnya, voting yang dilakukan di Senat AS hasilnya untuk dakwaan pertama – penyalahgunaan kekuasaan – adalah 52 suara menolak suara dakwaan sedangkan 48 menerima dakwaan. Artinya, suara setuju kurang dari dua pertiga sehingga pemakzulan untuk pasal pertama dibatalkan.

Untuk dakwaan kedua terkait obstruksi (upaya menghalangi) kongres, sebanyak 53 anggota Senat menolak sementara 47 menerima dakwaan tersebut. Sama juga dengan dakwaan pertama, hasil voting ini masih kurang dari dua pertiga sebagai syarat diwujudkannya pemakzulan, sehingga pemakzulan Trump di pasal kedua pun juga dibatalkan.

Kronologi Pemakzulan Trump

Pada pertengahan Desember 2019, DPR AS resmi memutuskan untuk memakzulkan Trump. Saat itu, mayoritas anggota DPR AS memberikan persetujuan untuk mencopot Trump dari posisinya sebagai orang nomor satu di AS.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, ada dua alasan yang membuat anggota DPR AS memutuskan untuk melengserkan Trump. Pertama, Trump didakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya ketika menahan bantuan pendanaan bagi Ukraina guna mendorong Ukraina meluncurkan investigasi terhadap lawan politiknya, Joe Biden.

Kedua, Trump juga didakwa karena dianggap menghalangi Kongres dalam melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Hal ini dilakukan oleh Trump dengan melarang para pembantunya di Gedung Putih untuk memberikan kesaksian di sidang penyelidikan Trump.

Saat itu, anggota DPR AS menggolkan pasal penyalahgunaan kekuasaan dengan skor 230-197. Sementara itu, pasal kedua yang menyebut bahwa Trump telah menghalangi Kongres dalam melakukan penyelidikan terhadap dirinya, digolkan dengan skor 229-198.

Pemakzulan Trump tersebut membuatnya menjadi presiden AS ketiga sepanjang sejarah yang dimakzulkan oleh DPR. Dua presiden AS lainnya yang mengalami nasib serupa adalah Andrew Johnson dan Bill Clinton.

Andrew Johnson dimakzulkan DPR AS tahun 1868 silam, atas dakwaan melanggar Undang-undang (UU) Masa Jabatan karena dia memecat Menteri Urusan Perang, Edwin Stanton, dari jabatannya tahun 1867. Pemecatan Stanton itu melanggar UU Masa Jabatan, yang mengatur bahwa Presiden AS tidak bisa memecat setiap pejabat penting pemerintahan tanpa mendapatkan izin Senat AS. Kemudian, saat sidang senat, Johnson dibebaskan dari dakwaan tersebut karena hasil voting Senat AS saat itu menunjukkan 35 suara menyatakan Johnson bersalah, dan 19 suara menyatakan Johnson tidak bersalah. Meskipun suara yang menunjukkan Johnson bersalah jauh mengungguli suara yang menyatakan Johnson tidak bersalah, tetapi masih belum memenuhi syarat dua pertiga dari jumlah Senator yang ikut voting, sehingga saat itu Johnson lolos dari pemakzulan.

Hampir sama dengan Johnson, Clinton dimakzulkan DPR AS pada tahun 1998 atas dua dakwaan, yakni memberikan sumpah palsu saat menyangkal hubungan gelapnya dengan Monica Lewisnky dan menghalangi penegakan hukum. Saat kasusnya dibawa ke Senat AS dan disidangkan, Clinton dibebaskan dari dakwaan pada 12 Februari 1999.

Untuk sumpah palsu, 55 suara menyatakan dia tidak bersalah dan 45 suara menyatakan dia bersalah. Untuk dakwaan menghalangi penegakan hukum, perolehan suaranya sama kuat, yakni 50 suara menyatakan dia bersalah dan 50 suara menyatakan tidak bersalah. Perolehan suara suara itu, sama juga dengan dua kasus yang telah dibahas di atas tidak memenuhi syarat dua pertiga suara yang diperlukan dan Clinton pun lolos dari pemakzulan.

Dampak dari Trump Tidak Jadi Dimakzulkan

Gagalnya usaha DPR Amerika Serikat (DPR AS) untuk mengeluarkan Trump dari kursi Presiden AS gagal sudah. Tentunya, hal ini akan menimbulkan dampak-dampak tertentu seperti :

1. Meningkatnya tensi antara Gedung Putih dengan DPR AS

Setelah Trump selesai memberikan pidatonya pada tanggal 5 Februari 2020 lalu. Ketua DPR AS, Nancy Pelosi langsung merobek naskah pidato Trump. Nancy yang saat itu posisinya berada persis di belakang Donald Trump, dengan jelas terlihat kamera “merobek” kertas naskah pidato tersebut beberapa kali.

Nancy Pelosi sendiri mengatakan, bahwa pembebasan Trump dari pemakzulan merupakan tindakan yang digolongkan sebagai tindakan “pelanggaran hukum”, yang dirancang oleh Senator Mitch McConnell. Dari semua tim senator yang melakukan voting dan termasuk ke dalam Partai Republik. Hanya Senator dari area Utah, Mitt Romney, yang memvoting dan menyatakan Trump bersalah atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Di sini Mitt Romney, melawan sikap partainya sendiri dalam aksi tersebut. Dan dapat dianggap sebagai sikap yang paling memberontak di Amerika Serikat.

2. Terbukanya peluang Trump untuk maju sebagai Calon Presiden (lagi) di Pemilu nanti

Dengan gagalnya pemakzulan terhadap Trump, pintu Trump untuk mencalonkan diri pun terbuka lagi dengan percaya diri. Di tahun politik ini juga, Trump dan saingan-saingannya sudah mulai melancar-lancarkan serangan politik untuk dapat menggaet pemilih.

Apabila Trump terpilih lagi, maka ia akan tetap memimpin Amerika Serikat sampai 4 tahun ke depan lagi. Dan isu-isu maupun kebijakan, yang dilaksanakan pada tahun kepemimpinannya kali ini kemungkinan akan terus dilanjutkan. Lain cerita apabila Trump nantinya kalah dalam pemilihan umum, dan digantikan oleh calon kandidat yang lainnya. Kebijakan yang akan diambil, mungkin akan sedikit berbeda dengan kebijakan dari Trump.  Mungkin saja, akan menimbulkan gejolak perekonomian dalam waktu singkat.

Kesimpulan

Pemakzulan berarti adalah kegiatan untuk memakzulkan, di mana makzul sendiri memiliki arti berhenti memegang jabatan atau tahta. Dalam kasus Trump di Amerika Serikat, Trump dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat karena dua alasan; penyalahgunaan kekuasaan dan usaha yang dianggap menghalangi kongres. Saat itu, Trump dimakzulkan oleh DPR dengan total perolehan suara sebesar 230-197, untuk pasal penyalahgunaan kekuasaan. Dan memakzulkan Trump, dengan perolehan suara sebesar 229-198 untuk pasal kedua yakni menghalangi kongres AS.

Pemakzulan Trump tersebut membuatnya menjadi presiden AS ketiga sepanjang sejarah yang dimakzulkan oleh DPR. Dua presiden AS lainnya yang mengalami nasib serupa adalah Andrew Johnson dan Bill Clinton.

Upaya dari Partai Demokrat yang sebagai partai oposisi Trump, akhirnya gagal total. Setelah pada sidang Senat, AS resmi melakukan pemungutan suara. Dan hasilnya sebanyak 52 dari 100 senator, menyatakan tidak setuju terhadap pasal yang menyatakan Trump melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan 53 dari 100 senator, juga menyatakan tidak setuju terhadap pasal kedua, yang mendakwa Trump menghalangi Kongres dalam melakukan penyelidikan terhadap dirinya.

###

• • Workshop & Advance Value Investing (Jakarta, 14 – 15 Maret 2020) dapat dilihat di sini.