Belum lama ini, pemerintah kembali menggaungkan wacana larangan ekspor crude palm oil (CPO) sebagai upaya hilirisasi industri sawit. Pemerintah menilai bahwa larangan ekspor ini akan berdampak baik pada prospek CPO dalam jangka panjang. Benarkah akan menjadi katalis positif, atau sebaliknya katalis negatif?
Beberapa minggu lalu, bank sentral terbesar di dunia, The Fed, menyelenggarakan rapat rutinnya yang bernama Federal Open Market Committee (atau biasa disingkat FOMC) pada September 2021 lalu. Rapat FOMC ini membahas perihal yang penting karena akan berhubungan dengan perkembangan ekonomi dunia. Kami mencoba mereview hasil keputusan FOMC sebagai berikut: Topik Pembahasan FOMC FOMC sendiri
Pada akhirnya, Swiss menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia yang ditandai dalam sebuah referendum pada 7 Maret 2021. Secara tidak langsung, perjanjian perdagangan bebas ini sudah memberikan lampu hijau, akan terbukanya peluang ekspor produk pertanian Indonesia ke Swiss. Salah satu yang paling berpotensi besar adalah minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Tak heran, bila kemudian
Jauh sebelum Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang dilaksanakan pada 18 -19 Februari 2021 dikeluarkan, pasar sudah lebih dulu memprediksikan penurunan suku bunga acuan (BI7DRRR) yang akan dilakukan oleh BI di Februari 2021 kemarin. BI akhirnya memangkas BI7DRRR ke level lebih rendah di 3.50%, sehingga menjadi suku bunga terendah sepanjang masa BI.
Sejak memasuki tahun 2021, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah insentif baru yang diklaim bisa menjadi stimulus positif bagi bangkitnya sejumlah sektor industri. Rencananya insentif-insentif tersebut akan diberikan kepada industri lain seperti industri properti, industri hotel, restoran hingga perhiasan emas. Pemberian insentif lanjutan ini sebagai upaya pemerintah meratakan keringanan dan bantuan terhadap seluruh industri, sehingga akan lebih
Sejak Lembaga Pengelola Investasi/LPI (SWF INA) diresmikan pada awal tahun ini, wacana pengenaan pajak khusus investasi asing semakin bergulir kencang untuk diberlakukan. Insentif pajak khusus investasi asing ini pun dinilai menjadi daya tarik baru bagi investasi asing, untuk masuk ke Indonesia. Dalam wacananya pajak khusus investasi asing ini akan berlaku dengan tarif PPh sebesar 7.5%,
Awal bulan Februari 2021 lalu Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020, dan hasilnya adalah ekonomi Indonesia menyusut sebesar -2.07% YoY. Tidak terlalu mengejutkan, mengingat tahun 2020 adalah tahun yang menantang, terutama setelah dunia diserang oleh pandemic Covid-19 yang memperlambat roda perekonomian. Melihat ekonomi Indonesia yang
Indonesia sedang jor-joran meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai negara di seluruh dunia untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Sebelumnya, Indonesia sudah mencapai kesepakatan dengan Australia melalui IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan sekarang Indonesia sedang merampungkan potensi kerja sama dengan Uni Eropa. Kira-kira, apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari perjanjian ini ?
Beberapa bulan lalu terdengar kabar bahwa Amerika Serikat memperpanjang fasilitas GSP untuk Indonesia. Generalized System of Preference (GSP) adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980. Dengan diperpanjangnya fasilitas
Baru-baru ini tersiar kabar bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meluncurkan Indonesia Financial Group (IFG) yang berfokus pada bidang perasuransian dan penjaminan. Bahkan ke depannya, pemerintah akan melakukan penyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 22 triliun kepada IFG. Dengan dibentuknya holding asuransi BUMN di bawah IFG, bagaimana implementasinya dan bagaimana dampaknya terhadap
