Sejak Presiden Prabowo resmi menduduki masa Pemerintahannya dalam Kabinet Merah Putih. Ada banyak rangkaian gebrakan dan strategi yang akan dijalankan Prabowo, bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah tercapai. Seperti halnya menghapus utang bagi UMKM, nelayan dan juga petani. Termasuk berhasil menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional sebesar 6.5% di tahun 2025. Lantas bagaimana dengan prospek daya beli Masyarakat di tahun 2025 nanti, apakah akan terdongkrak?
Daftar Isi
Artikel ini dipersembahkan oleh:
Daya Beli Masyarakat 2024
Tahun 2024 menjadi periode penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia, terutama terkait daya beli masyarakat yang melemah. Dimana pada bulan Mei – September 2024 Indonesia mengalami tekanan deflasi bulanan, yang biasanya menjadi indikasi menurunnya permintaan barang dan jasa, akhirnya pada bulan Oktober dan November 2024 Indonesia mencatat inflasi bulanan. Hal ini memberikan sedikit harapan bahwa konsumsi domestik mulai membaik. Namun, permasalahan daya beli yang lemah tetap menjadi fokus utama perbaikan yang akan dilakukan pemerintah.
Untuk mengatasi tantangan ini, Presiden Prabowo mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Apakah kebijakan-kebijakan ini dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2025 dan membawa dampak positif bagi perekonomian? Mari kita ulas satu per satu, tapi sebelumnya kita lihat dulu komponen apa yang membuat deflasi bulanan terjadi di tahun 2024 ini.
Inflasi Bulanan Mei – November 2024
Pada bulan Mei – September 2024, Indonesia mengalami deflasi bulanan yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini pada bagian kelompok umum di inflasi, penurunan tersebut terjadi karena ada andil inflasi yang cukup besar dari penurunan makanan, minuman, dan tembakau, yang secara tidak langsung ini memperlihatkan kepada kita bahwa tingkat daya beli masyarakat melemah. Dimana pada September 2024, deflasi bulanan mencapai -0,12%, sedangkan andil inflasi dari penurunan makanan, minuman, dan tembakau mencapai -0,17%.
Kabar baiknya di bulan Oktober 2024, Indonesia sudah mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,08%, namun ternyata andil inflasi paling terbesar berasal dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 0,06%, jika dilihat lebih rinci lagi kenaikannya berasal dari meningkatnya permintaan emas perhiasan dengan andil 0,06%. Baru di bulan November kenaikan inflasi bulanan mencapai 0,30% dengan andil terbesar dari makanan, minuman, dan tembakau.
Kita tahu bahwa di bulan November 2024 ada Pilkada, jadi ada sumbangsih besar juga dari momen tersebut, di bulan Desember 2024 juga ada nataru yang berpotensi kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Namun apakah penguatan daya beli akan terus berlanjut sampai tahun 2025 nanti? Mari kita lihat kebijakan apa saja yang dilakukan Presiden Prabowo dalam meningkatkan daya beli ini. Perlu diketahui juga, bahwa RAPBN 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun.
Sedikit informasi perbedaan antara inflasi dan andil inflasi pada tabel, dimana inflasi ini mengukur persentase perubahan harga dalam suatu kelompok pengeluaran tertentu dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan seberapa besar harga naik atau turun. Sedangkan andil inflasi mengukur kontribusi kelompok pengeluaran tersebut terhadap inflasi total, dengan mempertimbangkan bobotnya dalam total inflasi. Jadi, meskipun suatu kategori memiliki tingkat inflasi tinggi, kontribusinya terhadap inflasi total tergantung pada seberapa besar bobot kelompok pengeluaran tersebut.
Kebijakan Presiden Prabowo untuk Meningkatkan Daya Beli
Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5%.
Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pekerja, sehingga ketika pendapatannya naik maka daya beli juga akan bertambah lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan upah minimum yang lebih tinggi, sektor konsumsi diharapkan pulih lebih cepat.
Kalau dilihat secara historis, pada tahun 2024 ini kenaikan upah minimum provinsi (UMP) secara rata-rata nasional juga berada di angka 6,5%. Namun kenaikan ini tentu saja berbeda di tiap provinsi-nya, karena nominalnya juga beda. Kenaikan ini juga punya dampak negatif, berupa kenaikan biaya tinggi pada industri padat karya, dan berpotensi ada kenaikan harga produk, bahkan sampai PHK.
Kenaikan Gaji Guru
Mulai tahun 2025, tunjangan guru non-ASN bersertifikasi akan naik, dimana yang mempunyai sertifikasi sebelum tahun 2024 akan memperoleh kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan yang baru memperoleh sertifikasi pada tahun 2024 akan langsung menerima tunjangan Rp2 juta tanpa melalui tahap Rp1,5 juta. Kemudian untuk guru ASN yang memiliki sertifikasi akan memperoleh tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pada tahun 2025.
Total anggaran untuk kesejahteraan guru ini mencapai Rp81,6 triliun, angka yang cukup tinggi. Dengan kenaikan ini, gaji guru akan lebih kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Tambahan pendapatan ini juga akan membuat para guru meningkatkan konsumsi rumah tangga mereka.
Makan Siang Gratis
Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan dengan pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. MBG atau sering disebut sebagai makan siang gratis ini akan dilakukan melalui UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan. Rancangan anggaran yang dialokasikan untuk program ini di tahun 2025 sekitar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB. Tenaga kerja yang diharapkan bisa terserap dari pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja.
Dengan hal tersebut, Pemerintah berharap bahwa makan siang gratis ini bisa menyumbang kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% di tahun 2025. Jadi, anggaran ini tidak hanya meringankan beban keluarga menengah kebawah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan perputaran uang di masyarakat. Uang yang sebelumnya dialokasikan untuk makan siang kini dapat digunakan untuk hal lain, seperti tambahan pendidikan, kesehatan, atau tabungan. Saat ini alokasi untuk tiap orang yang memperoleh makan siang gratis ini mencapai Rp 10 ribu per porsi.
Pemutihan Utang Petani dan Nelayan
Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan Indonesia. Utang tersebut merupakan utang masa lalu seperti dari krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lainnya, dengan nominal Rp 10 juta – Rp 20 juta. Banyak yang mengira bahwa program ini akan merugikan perbankan, sehingga harga saham emiten perbankan cukup tertekan ketika berita ini rilis. Dan sebenarnya program pemutihan ini tidak memengaruhi kinerja perbankan, karena utang tersebut sebenarnya sudah dihapus buku. Artinya telah dikeluarkan dari neraca bank, sehingga tidak memengaruhi angka non performing loan (NPL) dan neraca tetap sehat. Meskipun sebelumnya menyebabkan pencadangan tinggi yang menggerus laba bersih.
Meski begitu, bank tetap menagih kredit tersebut dengan harapan bisa menambah laba. Dengan adanya pemutihan ini, petani dan nelayan yang sebelumnya tercatat sebagai nasabah bermasalah di Bank Indonesia akan dihapus dari daftar NPL. Sehingga mereka dapat kembali mengakses pinjaman ke perbankan. Dengan menghapuskan utang mereka, pemerintah berharap kelompok ini dapat meningkatkan produktivitas mereka di sektor pertanian dan perikanan.
Manfaat pemutihan ini akan meningkatkan akses terhadap modal yang akan mendorong produktivitas dan hasil panen. Total 6 juta petani dan nelayan juga besar, jika tiap individu kembali meminjam ke bank dengan pinjaman Rp 10 juta saja, maka sudah ada sekitar Rp 60 triliun peredaran uang di masyarakat, dan itu bisa bertumbuh karena digunakan untuk berbisnis.
PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah
Pengumuman kenaikan PPN 12% mulai 2025 sempat menjadi bahan pembicaraan publik, karena daya beli yang sedang melemah, tapi pemerintah malah mau meningkatkan PPN menjadi 12% dari 11%, tentu saja ini bisa tambah menurunkan daya beli masyarakat, karena barang-barang akan tambah lebih mahal. Kabar yang terbaru, pemerintah membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah saja, namun sampai saat ini belum mengumumkan apa saja yang dianggap sebagai barang mewah tersebut.
Jika melihat pada daftar PPnBM, terdapat balon udara, kapal pesiar sampai senjata yang masuk ke dalam kategori kena PPnBM. Sementara itu, barang-barang yang langsung menyasar ke masyarakat kecil seperti kebutuhan pokok tidak kena kenaikan PPN 12%. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan utama sehingga daya beli masyarakat kecil tidak tertekan.
Jika melihat data PPN di Asia Tenggara, tahun 2024 ini Indonesia menempati posisi 2 tertinggi.
Penurunan Tiket Pesawat Akhir Tahun 2024
Pemerintah juga sedang melakukan penurunan tarif tiket pesawat di akhir tahun 2024 ini, dilakukan untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini akan menurunkan tarif tiket pesawat mencapai 10% pada periode Nataru tahun ini. Penyesuaian tarif ini berlaku dalam 16 hari, dari 19 Desember 2024 – 3 Januari 2025. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata domestik.
Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih banyak masyarakat dapat bepergian untuk berlibur, berkunjung ke keluarga, atau menjalankan aktivitas bisnis. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi maskapai penerbangan dan pelaku usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, dan destinasi wisata lokal.
Stock Market Mastery adalah program belajar saham komprehensif yang didesain oleh RK Team, membantu Anda mendapatkan profit secara konsisten di pasar saham. Segera daftarkan diri Anda di sini!
Manfaatkan Voucher 200K untuk Pendaftar Tercepat SMM RK di bawah ini!
Prospek dan Tantangan
Prospek daya beli masyarakat Indonesia akan cukup baik tahun 2025 nanti dengan banyaknya kebijakan Presiden Prabowo yang mengarah langsung pada kenaikan daya beli, dan jika dilihat juga mendukung ekonomi masyarakat menengah kebawah, seperti PPN 12% hanya untuk barang mewah, ini juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada tahun 2025 nanti. Namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penguatan daya beli ini.
Di mana kenaikan upah minimum nasional ini dapat meningkatkan beban operasional perusahaan. Terutama di sektor padat karya yang bergantung dengan banyaknya karyawan. Jika banyak Perusahaan terbebani oleh beban gaji tinggi, maka tidak mungkin Perusahaan akan melakukan PHK. Tidak hanya itu, ada tantangan dari kondisi alam yang kurang baik juga, yaitu La Nina. Jika hujan lebat terjadi berkepanjangan di tahun 2025, dengan prediksi terjadi dari akhir tahun 2024 ini sampai bulan April 2025. Maka potensi panen dari para petani akan terganggu, dan pada akhirnya ekonomi secara keseluruhan juga akan terdampak negatif. Dari kondisi ekonomi global, Indonesia juga bisa terkena dampak negatif jika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, karena mitra dagang terbesar Indonesia adalah China.***
###
DISCLAIMER ON:
Tulisan ini bukan rekomendasi jual dan beli. Semua data dan pendapat pada artikel adalah bersifat informasi yang mengedukasi pembaca, berdasarkan sudut pandang penulis pribadi. Risiko investasi berada pada tanggung jawab masing-masing investor. Do Your Own Research!
Temukan Artikel Analisa dan Edukasi Saham lainnya di Google News.
