Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Apa Dampak Positif dan Negatif nya ?

Terakhir diperbarui Pada 22 July 2020 at 9:12 am

Pada awal bulan Juli 2020 ini, Indonesia mendapatkan berita yang cukup menghebohkan. Bukan, bukan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat, bukan hal yang berkaitan juga dengan hal negatif lainnya. Kemarin, World Bank merilis laporannya yang di dalamnya mencantumkan informasi bahwa Indonesia naik status ke kategori negara berpendapatan menengah atas (upper midde income country) dari sebelumnya di mana Indonesia masih tergolong negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country). Lantas, apakah peningkatan peringkat ini menjadi prospek positif bagi Indonesia ke depannya?

Klasifikasi Kelompok Negara Berdasarkan Pendapatan

World Bank, adalah lembaga keuangan internasional yang di dalamnya terdiri dari 189 negara, memiliki staff anggota yang berasal lebih dari 170 negara dan memiliki kantor cabang di lebih dari 130 negara. World Bank Group sendiri adalah salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia dan bersama dengan 5 institusi di dalamnya: IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development), IDA (The International Development Association), IFC (The International Finance Corporation), MIGA (The Multilateral Investment Guarantee Agency) dan ICSID (The International Centre for Settlement of Investment Disputes), World Bank Group memiliki misi dan komitmen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemakmuran, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sini, dapat dilihat bahwa World Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki posisi kuat dan memiliki kualifikasi untuk menentukan kategori suatu negara berdasarkan tingkat pendapatannya.

Sebelum membahas prospek Indonesia ke depannya setelah termasuk ke dalam kategori kelompok negara yang berpendapatan menengah atas, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang bagaimana World Bank mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan?

World Bank mengkategorikan kategori negara berdasarkan pendapatannya didasarkan pada tingkat Gross National Income (GNI) per kapita. Per kapita sendiri artinya total PNB tadi dibagi dengan total penduduk di dalam suatu negara. GNI sendiri adalah estimasi total nilai produk dan jasa dalam suatu periode yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara. Yes, GNI mungkin terdengar tidak asing apabila dibandingka dengan satu lagi indikator makroekonomi yang sering digunakan yaitu produk domestic bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP).

Berbeda dengan GDP, GNI tidak menghitung produk dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam suatu negara. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan World Bank dalam menentukan klasifikasi tingkat pendapatan suatu negara. Well, jika masih bingung untuk membedakan keduanya, silakan melihat komparasi kedua indikator di tabel berikut:

Nah, setelah memahami perbedaan PDB dan GNI dan alasan mengapa GNI per kapitadijadikan basis standard penilaian klasifikasi tingkat pendapatan suatu negara oleh World Bank, mari kita lihat tingkatan klasifikasinya:

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jika suatu negara ingin termasuk ke dalam kategori pendapatan menengah atas, maka suatu negara harus memiliki GNI per kapita antara US$ 4.045 – 12.535. Bagaimana dengan GNI Indonesia?

Sumber : World Bank

Dapat terlihat di atas pada laporan World Bank, bahwa GNI per kapita Indonesia pada bulan Juli 2020 kemarin adalah sebesar US$ 4.050, mengalami peningkatan +5,47% YoY dari GNI perkapita Indonesia sebelumnya sebesar US$ 3.840 pada Juli 2019 lalu. Dari data di atas juga terlihat beberapa negara lain yang mengalami peningkatan klasifikasi pendapatan seperti negara Benin, Nepal, dan Tanzania yang naik dari lower-middle income ke low income, dan negara Mauritus, Nauru dan Romania yang naik kelas dari high income ke upper-middle income.

Dampak Peningkatan Status Tingkat Pendapatan Indonesia

Butuh 23 tahun bagi Indonesia untuk meningkatkan statusnya dari negara lower income country ke upper-middle income country. Dengan meningkatnya status tingkat pendapatan negara Indonesia, apakah hal ini akan berdampak positif terhadap prospek negara Indonesia ke depannya?

1. Dampak positif

• Stabilitas dan konsistensi peningkatan indikator ekonomi Indonesia

Peningkatan status tingkat pendapatan Indonesia ini menandakan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas dan konsistensi pertumbuhan indikator ekonomi Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar dan sampai pertumbuhan jumlah penduduk. Apabila konsistensi pertumbuhan ini tetap terus terjadi di masa depan, tinggal menunggu waktu saja sampai Indonesia mencatatkan peningkatan klasifikasi lagi menjadi posisi high income.

• Meningkatnya daya tawar Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional

Dengan meningkatnya “status” Indonesia, tentu saja Indonesia dapat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga kemampuan dan kapabilitas ini dapat digunakan sebagai “alat penawaran” yang dapat digunakan untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

• Meningkatkan potensi investasi dan perbaikan neraca transaksi Indonesia

Meningkatnya status Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya investor asing, tetapi “kualitas” negara Indonesia secara keseluruhan pun akan naik juga seiring dengan peningkatan status Indonesia tadi. Kualitas produk Indonesia juga hampir dipastikan dapat lebih bersaing dengan produk global. Adanya peningkatan investasi dan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan Indonesia ke depannya dan mencatatkan perbaikan neraca transaksi Indonesia.

Sebagai informasi, Indonesia masih mencatatkan current account atau neraca transaksi berjalan Indonesia selalu berada dalam posisi negatif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap produk Indonesia secara global, neraca transaksi berjalan ini diharapkan dapat mencatatkan angka positif.

Posisi Current Account Indonesia. Source : tradingeconomics.com

2. Dampak Negatif

• Indonesia akan dianggap lebih “mampu” membayar bunga pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi

Indonesia sebagai negara juga berhutang. Dengan meningkatnya status Indonesia sekarang ini, dapat memunculkan asumsi kepada negara lain atau pemberi hutang bahwa Indonesia bisa atau lebih mampu untuk membayar bunga yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan biaya utang pemerintah ke depannya menjadi lebih mahal. Selain itu, kreditur sendiri akan lebih memprioritaskan memberikan pinjaman kepada negara yang memiliki tingkat income yang rendah daripada Indonesia. Hasilnya, hal ini akan mengakibatkan pemerintah lebih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan murah ke depannya.

• Sejumlah negara menjadi memiliki alasan untuk mencabut fasilitas perdagangan ke Indonesia

Negara-negara mitra dagang Indonesia sebelumnya banyak yang memberikan fasilitas perdagangan yang menguntungkan produk Indonesia. Sebut saja fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Amerika Serikat – GSP atau dikenal dengan nama Generalized System of Preferences – yang menguntungkan produk lokal Indonesia kita dijual di negeri Paman Sam tersebut. Beberapa produk Indonesia yang cukup diuntungkan selama ini seperti produk tekstil, pakaian jadi, pertanian, perikanan, coklat hingga produk kayu. Dengan adanya peningkatan status Indonesia ini dapat menjadi alasan bagi negara-negara mitra dagang untuk mencabut fasilitas ini dan menyebabkn kerugian dan perlambatan ekonomi Indonesia.

• Masih tingginya kesenjangan pendapatan di Indonesia

Meskipun secara keseluruhan, GNI per kapita Indonesia mengalami peningkatan – banyak juga kalangan yang bertanya-tanya tentang data ini karena merasa pendapatannya masih stagnan atau tidak bertumbuh seperti yang dijelaskan oleh berita. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Artinya, distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata. Perlu diingat, GNI perkapita hanya menghitung rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia – yang bukan berarti memang semua masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pendapatan. Bisa saja hanya beberapa kalangan atas (upper class) di Indonesia yang mengalami peningkatan pendapatan.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, digunakan indeks yang disebut gini ratio. Semakin tinggi gini ratio suatu negara, semakin tinggi tingkat ketimpangan negara tersebut. Data terbaru Indonesia sendiri mencatakan gini ratio per September 2019 kemarin berada di angka 0.38.

Gini Ratio Indonesia. Source : BPS

Well, apakah angka gini ratio Indonesia tergolong baik? Apabila kita bandingkan dengan negara-negara yang termasuk ke dalam OECD, gini ratio­-nya adalah sebesar 0,3227 – cukup jauh lebih rendah dibandingkan gini ratio Indonesia. OECD adalah organisasi yang terdiri dari 36 negara yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi global yang salah satu faktornya adalah tingkat ketimpangan pendapatan. Jadi, tentu saja OECD dapat menjadi tolak ukur tingkat gini ratio yang baik. Di mana dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi bila dibandingkan OECD.

Kesimpulan

Yes, ada kabar baik yang hadir ketika dunia masih membahas pandemic Covid-19 yang terus menyebar dan belum ditemukan vaksinnya. Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi upper-middle income country berdasarkan World Bank. Perlu Anda ketahui, Indonesia memerlukan waktu 23 tahun untuk meningkatkan status di tingkat pendapatannya. Lantas, apakah peningkatan status Indonesia ini dapat kita simpulkan menjadi prospek yang baik bagi Indonesia ke depannya?

Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya antara lain, dampak dari stabilitas dan konsistensi peningkatan indikator ekonomi Indonesia selama 23 tahun terakhir mulai terlihat, meningkatnya daya tawar Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional, dan meningkatkan potensi investasi dan perbaikan neraca transaksi Indonesia.

Selain itu, peningkatan status ini juga membawa dampak negatif seperti:

1. Indonesia akan dianggap lebih “mampu” membayar bunga pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi
2. Sejumlah negara menjadi memiliki alasan untuk mencabut fasilitas perdagangan ke Indonesia
3. Masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia, jadi peningkatan status ini masih belum bisa dirasakan secara langsung oleh semua kalangan masyarakat

Jadi melihat data di atas, menurut Anda, apakah peningkatan status ini adalah hal yang baik? Lalu, berapa lama lagi kira-kira sampai Indonesia masuk di kategori high income country?

###

Info:

Tags : Indonesia Berpendapatan Menengah Atas | Indonesia Berpendapatan Menengah Atas | Indonesia Berpendapatan Menengah Atas | Indonesia Berpendapatan Menengah Atas | Indonesia Berpendapatan Menengah Atas | Indonesia Berpendapatan Menengah Atas