Emiten Delisting dari BEI Wajib Buyback Saham, Ini Peraturannya !

Terakhir diperbarui Pada 22 November 2023 at 11:55 am

Artikel ini dipersembahkan oleh :

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Penilaian Perusahaan BEI – I Gede Nyoman Yetna, salah satu syarat delisting atas permohonan perusahaan tercatat (voluntary delisting) adalah perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana voluntary delisting. Di mana harga pembelian saham tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-I. Adapun pelaksanaan kewajiban buyback dalam rangka Delisting atas perintah OJK atau permohonan Bursa akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021.

Dalam pelaksanaannya, emiten delisting ini perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melakukan buyback saham. Namun, khusus voluntary delisting harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Buyback saham ini dapat dilakukan sampai jumlahnya melebihi 10% dari modal disetor. Dengan begitu, jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK. Sedangkan, penentuan harga pembelian saham dilakukan berdasarkan, harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 tahun terakhir, memperhitungkan faktor penyesuaian, dan berdasarkan nilai wajar penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam.

Peraturan kewajiban buyback saham bagi emiten delisting ini resmi diterapkan, sesuai Pasal 108 POJK 3/2021, ketentuan tersebut mulai berlaku sejak POJK 3/2021 diundangkan. Sehingga kewajiban buyback ini efektif berlaku sejak 22 Februari 2021.

Dua Kondisi Emiten Delisting Wajib Buyback Saham

Mengacu pada penjelasan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK – Djustini Septiana, kewajiban buyback oleh emiten yang delisting ini bisa terdiri karena dua kondisi tertentu :

• Kondisi pertama, delisting sebagai konsekuensi atas kondisi emiten mengalami kondisi/peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha (terganggunya going concern) (Pasal 69). Hal ini terjadi, setelah paling lambat dua hari kerja memberitahukan ke OJK, di mana BEI bisa dengan segera melakukan pembatalan pencatatan efek (delisting). Di samping itu, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatannya tersebut wajib untuk mengubah status menjadi perusahaan tertutup di mana salah satu prosedurnya adalah wajib melakukan buyback atas saham yang dimiliki pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 pihak.

Sederhananya, kewajiban buyback dikecualikan bila ada pihak yang akan melakukan buyback yang dimiliki pemegang saham publik (penawaran tender).

Sedangkan, kalau emiten tidak bisa memenuhi ketentuan perubahan status menjadi perusahaan tertutup (termasuk melakukan buyback atas saham yang dimiliki pemegang saham publik). Maka OJK bisa mempertimbangkan kondisi emiten yang mengalami terganggunya going concern, untuk mengajukan permohonan pembubaran terhadap perusahaan tersebut kepada Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 72) atau memberi perintah tertulis untuk memenuhi ketentuan perubahan status menjadi perusahaan tertutup.

• Kondisi kedua, delisting sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Efek di Bursa Efek (Pasal 70). Hal ini bisa terjadi, kalau BEI mengajukan permohonan ke OJK agar emiten terkait diperintahkan untuk mengubah status menjadi perusahaan tertutup. Sederhananya, setelah OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Terbuka, barulah BEI bisa melakukan delisting. 

Sanksi bagi Emiten yang Tidak Melaksanakan Buyback